Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia



Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia :

  • Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis hukum dalam penyelenggaraan Negara.

  • Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat merupakan putusan MPR sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR.

  • Undang-Undang

Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR RI.

  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam keadaan genting atau memaksa.

  • Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Seperti peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, badan, lembaga atau yang setingkat.

  • Keputusan Presiden

Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

  • Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Belum ada Komentar untuk "Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel